pajakPt. Solid Gold Berjangka ~ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus mematangkan rencana untuk menyalurkan kemudahan layanan investasi bagi para peserta tax amnesty. Dalam skema investasi tersebut, peserta tax amnesty yang ingin menyalurkan dananya melalui penanaman modal akan dilayani oleh tim khusus yakni account officer.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani menyampaikan dalam tahapan tax amnesty, modul investasi yang disiapkan oleh BKPM akan berada di tahapan investasi langsung setelah disimpan dari bank persepsi sebagai alternatif dari pilihan investasi seperti obligasi, surat utang negara atau pasar modal.

“Tax amnesti ada di pasal 12 untuk tentukan peserta tax amnesty dimulai seperti surat berharga, obligasi, sektor rill dan investasi lainnya. Nantinya, BKPM akan melayani investasi seperti infrastruktur dan sektor rill prioritas,” ujar Franky usai acara Halal Bi Halal di kantor BKPM, Senin (18/7).

Franky menegaskan sisi sektor bidang usaha yang dapat menjadi pilihan investasi dari peserta tax amnesty mencapai 154 bidang usaha di sektor rill prioritas.

“Bidang usaha sektor rill prioritas yang diusulkan tersebut terdiri dari 145 bidang usaha yang dimungkinkan mendapat fasilitas Tax Allowance dan sembilan bidang usaha pionir yang dimungkinkan mendapat fasilitas Tax Holiday,” jelasnya.

Lebih lanjut, Franky menjelaskan secara garis besar, investor ax amnesty harus menyerahkan surat rencana bisnis terlebih dahulu kepada account officer. Nantinya, surat tersebut akan diarahkan untuk mendapatkan layanan tiga jam dari BKPM.

Franky optimistis dengan skema investasi yang disiapkan, akan menjadi salah satu daya tarik bagi peserta tax amnesty untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

“Diharapkan dengan adanya skema tersebut, maka akan membantu pemerintah mencapai target investasi tahun ini sebesar Rp 594,8 triliun,” pungkasnya. (Pt. Solid Gold Berjangka)

Kementerian Keuangan menyediakan delapan jenis sarana investasi yang dapat dimanfaatkan oleh peserta tax amnesty. Pertama, Surat Berharga Negara Republik Indonesia (SBN).

“Kedua, obligasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketiga, obligasi lembaga pembiayaan milik pemerintah. Keempat, investasi keuangan pada bank persepsi,” kata menteri keuangan di Jakarta.

Kelima, obligasi perusahaan swasta yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Keenam, investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU); Ketujuh, investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah; Terakhir, bentuk investasi lainnya yang sah sesuai undang-undang.

Menteri Bambang menjelaskan, jangka waktu investasi tersebut berlaku paling singkat selama tiga tahun. “Yang paling penting holding period aset tiga tahun. Selama waktu tersebut, instrument keuangan harus ada di Indonesia, tidak boleh keluar sepeser pun,” imbuhnya.

Meski begitu, jika wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban Holding Period maka atas Harta bersih tambahan diperlakukan sebagai penghasilan pada Tahun Pajak 2016, akan dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Wajib pajak yang telah mengikuti program tax amnesty namun ditemukan adanya data mengenai Harta bersih yang kurang diungkapkan maka atas Harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak sesuai dengan UU PPh dan ditambah dengan sanksi administrasi kenaikan sebesar 200 persen dari PPh yang tidak atau kurang dibayar.

Selain itu, wajib Pajak yang tidak mengikuti program tax amnesty namun ditemukan adanya data mengenai Harta bersih yang tidak dilaporkan maka atas Harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak serta sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

(Pt. Solid Gold Berjangka)

Sumber Merdeka