PT Solid Gold

Sri Mulyani Kesal Eksekusi Duit Daerah Rp 239 T Mandek – PT Solid Gold

PT Solid Gold Semarang | Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti dana yang mengendap di rekening kas umum daerah (RKUD). Dia ingin dana transfer ke daerah cuma mengendap. Menurutnya, di tengah kondisi pandemi seperti ini, output alias hasil alokasi anggaran untuk masyarakat sangat ditunggu.

“Output masih kita pantau terus, kita nggak mau dana transfer berhentinya di rekening daerah,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual APBN Kita, Senin (19/10/2020).

Sri Mulyani mengatakan pihaknya mendorong agar pemerintah daerah segera merealisasikan dana yang mengendap tersebut. Dia menilai dana yang mengendap cukup tinggi jumlahnya.

“Terlihat dalam hal ini jumlah dana perbankan daerah masing tinggi kita berharap Pemda bisa akselerasi dananya untuk pemulihan ekonomi, ini dikejar kuartal 4 nanti,” ujar Sri Mulyani.

Bicara jumlahnya, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti menyebutkan kini masih ada Rp 239,5 triliun dana mengendap di rekening daerah. Bahkan jumlahnya bertambah secara bulanan, meski menurun secara tahunan.

“Terkait dengan saldo kas di perbankan daerah yang ada pada bulan September ini jumlahnya adalah Rp 239,5 triliun. Ini meningkat pada bulan sebelumnya, yaitu naik Rp 12,4 triliun,” ujar Astera.

“Kalau dibandingkan dengan September 2019, ini lebih rendah, karena jumlahnya saat itu Rp 245 triliun,” sebutnya.

Bukan cuma anggaran yang mengendap saja, Sri Mulyani juga menyoroti realisasi belanja APBD yang menurutnya masih ditahan-tahan. Kok bisa?

Sri Mulyani menilai Pemerintah Daerah masih belum maksimal menggunakan anggaran APBD. Bahkan dia menyebutnya realisasi belanja APBD bulan September kemarin sangat tidak signifikan.

Padahal, realisasi belanja APBD tahun ini sedikit naik dari tahun lalu. Pada September 2019 realisasi belanja mencapai 53,1% kini, bulan September tahun ini menjadi 53,3%.

“Kalau kita lihat realisasi APBD, meski sudah ditransfer, tidak serta merta mereka juga melakukan langkah secepat kita harapkan. Realisasi belanja sampai September itu 53,3%, memang itu lebih baik dari September tahun lalu, tapi sangat tidak signifikan,” ujar Sri Mulyani.

“Kalau kita lihat di daerah ini realisasi belanjanya masih sangat tertahan,” tegasnya.

Sri Mulyani mengungkapkan, hal ini bisa saja terjadi karena pendapatan asli daerah (PAD) turun cukup banyak.

“Ini juga karena penerimaan PAD mereka turun. Namun, kita berharap program lainnya bisa dilakukan,” ujar Sri Mulyani.

Dalam paparannya dijelaskan realisasi PAD bagi Pemda di Indonesia pada September tahun ini minus 19,80% secara tahunan. Hal itu disebabkan oleh anjloknya penerimaan pajak yang terkait dengan mobilitas dan konsumsi penduduk.

Mulai dari pajak hotel, pajak restoran, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), hingga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

sumber:detik.com – PT Solid Gold